Kadin: Tax Amnesty Jilid II Tak Diperlukan

Tax Amnesty. Shutterstock.

JAKARTA – Pemerintah kembali akan melaksanakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Wacana kebijakan ini saat ini sedang dikaji oleh pemangku kebijakan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan, tax amnesty jilid II tidak diperlukan. Penolakannya terhadap rencana ini disebabkan oleh realisasi kebijakan jilid I yang tidak memenuhi target.

“Menurut saya sudah cukup sekali saja,” kata Benny seperti dilansir oleh Bisnis.com, Jumat (5/3/2021).

Sekedar informasi, program yang dimulai Juli 2016 ini tertuang dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Implementasi kebijakan tax amnesty ini merupakan rekonsiliasi antara wajib pajak dan pemerintah. Pada kebijakan tersebut, pemerintah telah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun, di antaranya berasal dari luar negeri. Otoritas pajak juga mencatat adanya repatriasi aset senilai Rp146,7 triliun dan uang tebusan dari wajib pajak senilai Rp114,5 triliun.

Baca juga: Pemerintah Berikan Insentif PPN Properti. Ini Kata Kadin!

Dari sisi tingkat partisipasi, jumlah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak kurang dari 1 juta atau 2,4 persen dari wajib pajak yang terdaftar pada 2017, yakni 39,1 juta. Dari sisi uang tebusan, realisasi Rp 114,5 triliun, angka ini masih berada di luar ekspektasi pemerintah yang berada di angka Rp165 triliun. Begitupun dengan realisasi repatriasi yang masih di bawah target.

Staf Khusus Menteri Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Kementerian Keuangan Titik Anas mengatakan insentif pajak menjadi salah satu program untuk membantu masyarakat menghadapi Covid-19.

“Cukup banyak yang merasakan manfaat dari insentif tersebut,” katanya dalam Webinar Peluncuran Laporan ‘Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Terhadap Rumah Tangga Indonesia,” Kamis (4/3/2021) seperti dilansir Bisnis.com.

Berita Kadin Pusat

Vaksinasi Gotong Royong Murni Sosial

Kadin: Tax Amnesty Jilid II Tak Diperlukan

Pemerintah Berikan Insentif PPN Properti. Ini Kata Kadin!

8.300 Perusahaan Daftar Program Vaksinasi Gotong Royong

Menkes Teken Beleid Vaksinasi Mandiri