KadinRabu, 18 Maret 2020

Wabah Korona, Ini Usulan Kadin untuk Insentif Usaha Transportasi


Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan mengungkapkan, dunia transportasi nasional butuh insentif karena terpukul pandemi virus korona atau Covid-19. 


Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia seiring terjadinya pandemi virus korona dan berharap masa sulit ini dapat segera berakhir.

 

"Untuk itu, serangan virus korona di dunia usaha harus dihadapi dengan solidaritas yang kuat di antara sesama. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas kita saat ini. Tapi tentunya setelah itu, kita perlu mencari cara agar geliat bisnis tetap dapat berjalan positif di masa mendatang," kata Carmelita dalam keterangannya, Selasa (17/3). 


Secara umum, kata Carmelita, kondisi seperti saat ini telah memukul dunia usaha dan memukul segi investasi di sektor transportasi karena terjadinya penurunan volume muatan barang dan orang baik di transportasi udara, laut, maupun darat. 


Menurut dia, pukulan ini akan cukup terasa hingga beberapa waktu ke depan. Untuk itu, pelaku usaha meminta adanya insentif untuk menstimulus geliat bisnis kembali. 


Di sektor transportasi darat, ujar Carmelita, insentif itu bisa diberikan dalam bentuk fiskal, menunda pemungutan pajak selama 6 bulan, yang mencakup pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh 25, relaksasi restitusi PPN dipercepat. Insentif lainnya dapat pula berupa penangguhan pajak bahan bakar untuk operasional angkutan. 


Selain itu, dibutuhkan juga dukungan perbankan dengan memberikan bunga yang kompetitif dan tenor panjang, juga relaksasi kredit terhadap pinjaman alat-alat produksi utama. 


Sementara pada sektor pelayaran, ungkap Carmelita, juga dibutuhkan insentif seperti reschedule pembayaran pinjaman bank, discount rate pinjaman yang rendah dan pemberian grace period pembayaran pinjaman, penghapusan pajak atas BBM, dan juga harga BBM yang kompetitif dengan suplai yang stabil. Demikian pula di pelabuhan diharapkan ada diskon biaya pelabuhan dan handling peti kemas. 


"Hendaknya semua stakeholders bergandengan tangan pada saat ini untuk efisiensi," tutur Carmelita. 


Dia melanjutkan, di sektor angkutan udara juga diharapkan adanya stimulus dalam bentuk penangguhan sementara waktu atas pemberlakuan dan pembayaran komponen-komponen biaya operasional, seperti bea masuk atas impor barang suku cadang pesawat udara, PPN dan PPH atas impor barang sukung cadang pesawat udara, dan biaya-biaya bandara, seperti pelayanan jasa pendaratan maupun penyimpanan pesawat udara dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara. 


Di samping itu, sektor transportasi udara juga membutuhkan dukungan suku bunga rendah atau soft loan kepada bank pemerintah untuk mendukung kelancaran usaha penerbangan. 


"Dunia usaha di sektor transportasi butuh insentif-insentif semacam ini karena akan memunculkan geliat bisnis lagi setelah ekonomi kita diterpa virus korona," papar Carmelita.



Berita Terbaru
Erick Thohir Temui Kadin Bahas Pemulihan Ekonomi Imbas Corona
Kadin dan seluruh asosiasi yang berada di Kadin akan terus secara aktif memberikan masukan, paparan sesuai dengan amanahnya Kadin sebagai mitra pemerintah
SelengkapnyaKadin