KadinSenin, 22 Februari 2021

51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Diundangkan. Ini Kata Kadin Indonesia!


Omnibuslaw. Shutterstock.


JAKARTA – Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020, Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi upaya pemerintah menyelesaikan aturan pelaksana.


“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya bergerak cepat merampungkan aturan pelaksana ini di awal-awal tahun, sehingga kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk mempromosikan dan memaksimalkan pelaksanaan UU Cipta Kerja di tahun ini,” katanya seperti dilansir Beritasatu.com, Senin (22/2/2021).


Konsep besar dalam UU Cipta Kerja telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana tersebut, sehingga sebagian besarnya sudah bisa dioperasikan atau diimplementasikan di lapangan. Shinta mengatakan, “Kami akan terus membantu mengawal pelaksanaannya, bukan hanya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, tetapi juga untuk membantu promosi-promosi investasi pemerintah dan memberikan asistensi yang dibutuhkan bagi calon-calon investor untuk memanfaatkan UU Cipta Kerja.”


Baca juga: Kadin: Relaksasi Kredit Mobil Dapat Gerakan Penjualan


Dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha, Shinta berharap langkah ini dapat meningkatkan inbound investasi di Indonesia lebih signifikan lagi, dan pemulihan ekonomi nasional dapat lebih cepat. 


Berdasarkan data dari ekon.go.id, peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah dua peraturan pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. 


Dilanjutkan dengan 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing. 


Secara substansi, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yakni: Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor 15 PP, Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 PP, Investasi 5 PP dan 1 Perpres, Ketenagakerjaan 4 PP, Fasilitas Fiskal 3 PP, Penataan Ruang 3 PP dan 1 Perpres, Lahan dan Hak Atas Tanah 5 PP, Lingkungan Hidup 1 PP, Konstruksi dan Perumahan 5 PP dan 1 Perpres, Kawasan Ekonomi 2 PP, Barang dan Jasa Pemerintah 1 Perpres. 

Berita Terbaru
Vaksinasi Gotong Royong Murni Sosial
Ilustrasi - Vaksin Covid-19. Shutterstock.
SelengkapnyaKadin