KadinRabu, 18 November 2020


Kadin Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Ketahanan Pangan



Jakarta, 18 November 2020 - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berkomitmen menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong pemulihan ekonomi naisonal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan kembali menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual, pada 18-19 November 2020.


Pandemi Covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor telah memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski sempat mendapatkan hambatan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan mampu beradaptasi dan masih dapat meningkatkan produktivitasnya dan tumbuh positif di tengah pandemi. Sektor pangan terbukti bisa menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi nasional kedepannya. 


Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 selain telah berdampak bagi kesehatan manusia, juga telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, Kadin menilai sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. 


“Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis. Bahkan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis. Sebab, jika pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas,” ungkap Rosan.   


Menurutnya, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi. Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong. 


Menurut Rosan, KADIN memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Rosan optimis sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan akan terus tumbuh seiring adanya Undang-Undang Cipta Kerja. 


“Kami juga berharap pemerintah mempercepat realisasi kebijakan insentif dan stimulus untuk petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya beli dan produktivitas, serta stimulus berupa modal kerja pasca Covid-19,” ujarnya.


Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan, saat membuka JFSS ketiga pada 2015 lalu Presiden Joko Widodo memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya 200 ribuan petani.


KADIN Indonesia bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target tersebut pada awal 2020. Para petani yang mendapatkan pendampingan tersebar di seluruh Indonesia dan telah mampu meningkatan produktivitas dan pendapatan mereka. Selanjutnya, KADIN bersama PISAgro, bertekad  untuk meningkatkan pendampingan kepada dua juta petani pada 2023. 


Menurut Franky, meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana- prasarana  lainnya,  serta kelembagaan. Kendala lainnya juga, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.


Namun,  KADIN  optimistis  kendala  tersebut  dapat  diatasi dengan  mengembangkan   pola  kemitraan  yang  dilandasi  prinsip  saling  menguntungkan   antara pemerintah,  pengusaha,  perbankan,  petani  melalui  koperasi,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya dalam rantai pasok terintegrasi. 


KADIN menggagas model kerja sama Inclusive Closed Loop  dan membangun ekosistem berusaha. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi terjaga dan petani sejahtera. Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu (1) Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, (2) Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, (3) Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, (4) Jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker). 


Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti pada petani cabai di Garut, Jawa Barat. 


“Kami berharap model inclusive closed loop ini dikembangkan di berbagai komoditas pertanian lainnya. Jika persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi petani, peternak dan nelayan bisa diatasi, maka pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian pada stuktur PDB akan terus meningkat. Lapangan kerja di sektor pertanian juga akan meningkat, dan tentunya petani, peternak dan nelayan juga akan semakin sejahtera,” ujar Franky.  


Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, Juan P. Adoe menambahkan seharusnya ekosistem yang sudah berhasil di komoditas sawit dapat diduplikasi di komoditas strategis lainnya. Namun, ia menekankan peran penting skema Public Private Partnership (PPP) untuk komoditas non-sawit tersebut. 


Juan juga mengingatkan akan perlunya penetapan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya, di sektor peternakan, KADIN mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya. Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala.


Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP). “Peternakan budidaya untuk penggemukan sapi juga saat ini masih terkendala karena masih menunggu penetapan PP,” kata Juan.


Selain itu, kata dia, yang diperlukan saat ini adalah sinkronisasi bahan baku peternakan dengan industri peternakan.


Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menilai kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih sederhana, termasuk di sektor kelautan dan perikanan nasional. 


Dia mengatakan, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang sederhana, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum. 


“Perizinan usaha jadi sederhana, izin kapal juga bisa online, tidak rumit-rumit lagi. Kita memang harapkan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan” kata dia. 


Menurut Yugi, prospek usaha di sektor tersebut masih sangat menjanjikan karena banyak potensi di sektor tersebut yang belum dimanfaatkan, misalnya untuk budidaya berbagai komoditas perikanan.


“Saat ini kami menunggu PP maupun Peraturan Menteri (Permen) sebagai petunjuk teknis tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Juknis secara detilnya untuk kemudahan berusaha ini yang memang ditunggu pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan” pungkasnya. 


JFSS-5 membahas  sejumlah  langkah,  strategi  dan solusi agar sektor pertanian, peternakan  dan perikanan bisa menjadi tumpuan perekonomian  nasional. Acara  ini dibuka oleh Presiden  Joko  Widodo  dan dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sekaligus menjadi pembicara. Selama dua hari, ada empat tema besar yang akan dibahas dalam JFSS-5, yaitu:

(1) Momentum untuk Mendukung Petani, Peternak, dan Nelayan; (2) Memaksimalkan Potensi Pasar Domestik;

(3) Strategi Ekspor Indonesia di masa Pandemi dan pasca Pandemi, dan

(4) Menyusun Strategi Baru Pasca Pandemi


##


Berita Terbaru
UPDATE Corona: Per 29 November, Kasus Harian Corona Pecah Rekor
Ilustrasi - Update corona. Shutterstock.
SelengkapnyaKadin